Presentasi dari SKK Migas yang dibawakan oleh Sulistya Hastuti Wahyu nampaknya menjadi salah satu materi yang ditunggu-tunggu oleh para peserta Lokakarya. Dalam presentasinya Sulistya yang juga adalah Vice President Management Representative Pertamina EP wilayah timur SKK Migas ini, mengungkapkan banyak fakta menarik seputar situasi terakhir Industri Migas Nasional.
Dimulai dengan pemaparan situasi terakhir migas Indonesia, beliau mulai menyajikan kondisi aktual yang dihadapi bangsa kita yang selama ini seakan-akan sudah dininabobokkan sebagai negeri kaya minyak namun kenyataannya kita masih mengimpor minyak dalam jumlah besar. “Harus diakui bahwa industri migas Indonesia memang menjadi primadona untuk meraup penerimaan negara namun dilain pihak sudah mengalami natural decline yang tinggi di wilayah kerja produksi, Ini mesti segera diantisipasi dengan strategi yang tepat dan efisien,”katanya lantang.
Dalam pemaparannya, Pak Sulistya menjelaskan profil Lifting Migas Indonesia yang terus mengalami penurunan sementara disaat yang sama konsumsi kian meningkat. Untuk mengisi kesenjangan ini, peningkatan wilayah eksplorasi migas adalah salah satu jalan yang niscaya. “Guna mewujudkan rencana tersebut, tentunya diharapkan koordinasi dan sinergi yang strategis antar semua pemangku kepentingan dibidang migas,” tegas beliau. Tantangan yang dihadapi justru semakin berat. Tak hanya cadangan minyak yang turun dan kian sulit, namun juga kendala perizinan dan birokrasi yang kerap kali mengganjal proses eksplorasi migas dilapangan. “Simplifikasi perizinan menjadi hal yang sangat penting diperhatikan untuk menjamin kelancaran proses eksplorasi,” tambahnya lagi.
Beliau kemudian memprediksi kecenderungan kegiatan hulu migas Indonesia dimasa depan seperti : Temuan lebih didominasi oleh gas dan kegiatan makin mengarah ke kawasan timur Indonesia kemudian arahnya Lebih banyak ke arah lepas pantai dan laut dalam dan Mulai dikembangkannya hidrokarbon non konvensional seperti gas metana, batubara dan shale gas. Sedangkan Teknologi migas masa depan akan didominasi oleh: teknologi peningkatan keterolehan minyak, teknologi lepas pantai, dan teknologi pengolahan dan transportasi gas.
“Ada beberapa Solusi praktis yang bisa ditawarkan dalam masalah energi nasional dari aspek kegiatan usaha hulu migas antara lain: Terus meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan, sehingga kegiatan operasi migas dapat berjalan lancar termasuk menyederhanakan perizinan ; Mendorong kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan dengan cara memberikan insentif dan perbaikan tata kelola migas, terutama yang mendorong kegiatan-kegiatan eksplorasi di daerah frontier dan berisiko tinggi ; Mendorong peningkatan anggaran eksplorasi di Wilayah Kerja (WK) Produksi ;Penanganan terhadap kontrak kerja sama migas yang akan berakhir dilakukan secara komprehensif untuk menjaga kontinuitas produksi kesinambungan investasi serta Mengantisipasi penurunan harga migas dunia terhadap kegiatan operasi minyak bumi (eksplorasi dan eksploitasi),” tambahnya lagi.
Di kesempatan selanjutnya tampil perwakilan Dewan Energi Nasional Prof.Syamsir Abduh. Memulai presentasinya, alumni Teknik Elektro Unhas Angkatan 1987 ini mengenang saat masih mahasiswa di Unhas dulu pernah menjadi panitia pelaksana Seminar. “Salut atas kerja keras dan inisiatif IKA Unhas chapter Jabodetabek yang telah berhasil menyelenggarakan Lokakarya Energi yang tentunya sangat bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk pihak terkait,” kata Anggota Unsur Pemangku Kepentingan Konsumen (AUP-K) Dewan Energi Nasional ini.
Dalam paparannya Prof.Syamsir mengungkapkan peran strategis dari Dewan Energi Nasional yang saat ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dengan Ketua Harian Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral. Dewan ini memiliki visi terwujudnya ketahanan dan kedaulatan energi guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. “Hasil Lokakarya ini saya harapkan akan memberikan rujukan strategis bagi upaya-upaya mendukung ketahanan energi untuk kedaulatan dan kemakmuran negeri,”ucap Prof.Syamsir bersemangat.
Di sesi berikutnya tampil perwakilan dari Kementerian Pertanian RI yang membahas mengenai peran dan komitmen Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan energi khususnya melalui Energi Terbarukan. Menurut beliau, arah kebijakan energi di Kementerian Pertanian antara lain: Pemanfaatan sumberdaya yang terintegrasi (on-farm dan off-farm) dan Kemandirian energi berbasis sumber daya lokal serta Berbasis IPTEK. Bentuk pengejawantahannya adalah melalui Penelitian untuk menghasilkan komoditas potensial dan produktivitas tinggi ,Penyuluhan dan sosialisasi penyediaan dan penggunaan BBN (bahan bakar nabati), Penyediaan bahan tanaman/benih unggul yang teruji, didukung dengan rakitan teknologi sesuai dengan sumber daya lokal, Pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil, Penetapan harga yang memadai dan kebijakan yang mendorong pengembangan pertanaman di lapangan dan Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Dalam ulasan penutupnya, beliau menguraikan Komoditas yang saat ini telah siap sebagai penghasil BBN (Bahan Bakar Nabati) adalah kelapa sawit, sedangkan komoditas yang lain masih dalam proses penelitian dan pengembangan. Keberhasilan pengembangan BBN tidak hanya ditentukan oleh faktor ketersediaan bahan baku, akan tetapi banyak faktor yang lain, serta melibatkan banyak pemangku kepentingan yang harus bersinergi dan saling mendukung dalam kurun waktu yang cukup lama.
Diperlukan kebijakan khusus dalam pengembangan BBN, termasuk kebijakan fiskal dan subsidi, yang dapat menyentuh langsung kehidupan para petani sebagai salah satu unsur produsen bahan baku. Keberhasilan pengembangan BBN, tidak saja berdampak kepada kemandirian energi nasional,tetapi dapat memberikan implikasi kepada penyediaan lapangan kerja di pedesaan, tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat desa, mengurangi emisi gas CO2 dan dapat mengurangi urbanisasi masyarakat desa ke kota. “Untuk itu,” tambahnya,”Perlu dipertimbangkan untuk mengalihkan sebagian dana subsidi BBM untuk pengembangan BBN dan menetapkan pengembangan energi baru terbarukan, khususnya BBN sebagai salah satu program prioritas nasional”.
(Bersambung)
